DECLARATION

Deklarasi Napi Cipinang  17 September 2006

Pada hari ini, Minggu 17 September 2006, 45( empat puluh lima ) orang napi LP Klas I Cipinang Jakarta, yang merupakan representasi penghuni LP Klas I Cipinang Jakarta, menandatangani” Deklarasi 17 September 2006,”yang terdiri dari 3 (tiga) halaman. 

 I. Sepakat Mendirikan Wadah Persatuan Napi Seluruh Indonesia 

A. Latar Belakang Narapidana (napi) dan mantan napi, selama ini masih selalu diidentikkan dengan pelanggaran pidana. Kebanyakan orang tidak peduli dengan proses hukum yang sering tidak adil, pun tidak ambil peduli pada kondisi di mana seseorang yang tidak bersalah namun digiring menjadi tersangka lalu dimasukkan ke penjara. Pada bagian lain, napi sebetulnya hanyalah pelaku pelanggaran yang tertangkap (yang kemudian menjadi napi). Sedangkan pelaku pelanggaran yang tidak tertangkap, tidak menjadi napi. Hasil penelitian membuktikan (Psychology in Prisons, 1990), setiap orang pernah melakukan pelanggaran pidana – namun hanya sebagian kecil saja yang tertangkap. Maka secara kualitatif, napi (dan eks napi) dengan masyarakat biasa, sebetulnya sama saja: pernah melakukan pelanggaran pidana.            

Kendati secara kualitatif sama, namun perlakuan negara berbeda jauh. Pemerintah hampir tidak peduli pada kualitas pembinaan napi. Inilah yang menyebabkan penjara di Indonesia menjadi “sekolah kejahatan.” Minimnya pembinaan di penjara, menyuburkan dendam sosial. Dalam kondisi sosial yang tidak berubah, selepas dari penjara tak sedikit yang kembali melakukan pelanggaran pidana dengan skala yang lebih besar. Situasi ini kemudian diperparah oleh sistem hukum yang tidak baik: banyak napi yang dikenai hukuman pidana yang jauh lebih besar dari pelanggaran yang dilakukannya. Dalam banyak kasus, tidak melakukan pelanggaran tetapi direkayasa menjadi terdakwa/napi.  Meski sejak 27 April 1964 kata warisan kolonial boei telah diganti dengan ”pemasyarakatan,” namun kualitas pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini justru jauh merosot dibanding “penjara” pada zaman Hindia Belanda. Bangunan fisik Lembaga Pemasyakatan (LP) Klasifikasi I Cipinang sekarang ini misalnya, bisa menjadi bukti nyata, kualitasnya jauh di bawah Penjara Cipinang ketika didirikan Hindia Belanda tahun 1912. Bahkan secara nasional bisa dikatakan, kondisi LP-LP di Indonesia dewasa ini lebih buruk dari penjara di zaman Hindia Belanda. Banyak hak-hak hukum napi yang diabaikan Pemerintah. Di satu sisi, pengabaian hak-hak napi bersumber dari kondisi pemerintah sendiri yang belum mampu menyediakan anggaran dana memadai untuk membina napi. Di sisi lain, Pemerintah tidak menunjukkan keseriusan untuk memajukan pembinaan napi, sebagaimana terbukti dari banyaknya produk-produk hukum yang semakin mengebiri napi dan seakan-akan merupakan pengakuan tidak langsung bahwa pemerintah memang gagal membina napi. Ditambah lagi dengan perilaku birokrat yang membuat sesuatu yang sebetulnya mudah menjadi hal sulit dan mensyaratkan biaya besar.            Ironisnya, hampir tidak ada pengamat hukum yang mempertanyakan pengebirian berlebihan terhadap napi. Pun Partai Politik dan  para anggota DPR, hampir tidak ada yang mau tahu tentang upaya pemasyarakatan napi yang kian lama kian memburuk. 

B. Perlu Wadah Persatuan: Napi Indonesia

Sejarah membuktikan, kelompok masyarakat yang merasa perlu memperjuangkan hak-haknya, lebih baik mendirikan wadah organisasi sendiri, supaya  perjuangan tetap terarah dalam konteks demokrasi. Dengan kenyataan sebagaimana dijelaskan di atas, para perwakilan napi LP Klas I Cipinang Jakarta, bersepakat mendirikan wadah Persatuan Napi dan Mantan Napi Seluruh Indonesia (disingkat Napi Indonesia).           

Hak berserikat anggota masyarakat (tentu saja termasuk napi dan mantan napi), dijamin Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik.            Dasar organisasi Napi Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Sosial dan Hak Politik. C. Tujuan Organisasi

01.  Memperjuangkan kualitas pembinaan napi dan mantan napi di seluruh LP dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia.

02.  Menyediakan layanan bantuan hukum kepada napi atau calon napi serta mantan napi, untuk memastikan perlakuan hukum yang sesuai. 03.  Memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik untuk seluruh napi dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebab kualitas pembinaan napi tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan napi dan pegawai LP. D. Misi

Menggalang solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak hukum napi. 

E. Visi

Mewujudkan konsep pemasyarakatan sebagaimana yang dicetuskan Menteri Kehakiman DR Sahardjo SH di Blitar 12 Januari 1962, dan sebagaimana yang dibahas dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama  di Lembang, Bandung (27 April 1964), sebagai konsep yang menggantikan “boei” peninggalan kolonial menjadi konsep dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan:  

  •  10 PRINSIP PEMASYARAKATAN :
    1. Pengayoman, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
    2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
    3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
    4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
    5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
    6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau  hanya  diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja.
    7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
    8. Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
    9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan  kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
    10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan,  ialah  warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. 

F. Anggaran Dasar Organisasi

Hal-hal yang menyangkut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), bentuk organisasi, syarat-syarat keanggotaan dan pembentukan pengurus, secara lengkap akan disusun selambat-lambatnya 31 Desember 2006.           

Pengurus organisasi akan dibentuk setelah ide dan deklarasi ini ke disebarluaskan ke LP-LP lain di Indonesia, dan LP-LP diharapkan memberi respon positif untuk bersama-sama membentuk wadah. 

II. Menunjuk/Kuasa Kepada Rahardi Ramelan dan Sussongko Suhardjo 

Dengan semakin banyaknya produk hukum sekitar pemasyarakatan yang bertentangan dengan produk hukum di atasnya, maka perwakilan napi Klas I Cipinang Jakarta, bersepakat:

  1. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Prof Dr Rahardi Ramelan dan Ir Sussongko Sahardjo MSc, MPA, PhD untuk mewakili Napi Indonesia untuk berhubungan dengan pihak mana pun, secara lisan maupun secara tertulis,  dalam rangka memperjuangkan hak-hak napi.

  2. Menunjuk Pengurus Sementara, dengan susunan sebagai berikut:

                        Juru Bicara NAPI              :  Prof Dr Rahardi Ramelan

                        Sekretaris Jenderal          :  Ir Sussongko Sahardjo MSc, MPA, PhD

                        Anggota-anggota              : Eurico Gueteres

                                                                       Adrian H. Waworuntu

                                                                       Aprila Widharta

                                                                       Sihol Manulang

Demikian deklarasi ini, ditandatangani di LP Klas I Cipinang Jakarta, Minggu 17 September 2006.

Responses

  1. Saya berminat sekali untuk menjadi pengurus Indonesia Prisoner Associtation di Yogyakarta. Apakah asosiasi tersebut sudah ada di Yogyakarta?
    Bagaimana persyaratan teknis maupun non teknis untuk menjadi pengurus asosiasi tersebut?
    Mohon jawaban dari Bapak-bapak pengurus asosiasi ini di Jakarta. Saya tunggu jawabannya.

  2. Salam hormat. Saya mendukung terbentuknya wadah napi, tolong diperhatikan juga nasib tahanan yang masih dalam proses penyelidikan,penyidikan atau peradilan. Mohon saya didaftar untuk bergabung dalam wadah ini. Saya pernah menjadi tahanan meski pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Pengalaman pahit menjadi tahanan menjadikan saya terpanggil u bergabung. ID saya sbb:
    Nama : Fathoni; Umur : 38 thn; Pekrjn : PNS; Almat : Perum TAS III C2/09 Popoh, Wonoayu, Sidoarjo, Jatim; Kasus/thn : Korupsi/2006.

  3. kepada bapak HIMAWAN PUDYA KELANA, IR. SE., MM.

    terima kasih atas perhatiannya, kami akan teruskan kemauan bapak pada pengurus NAPI atau bapak dapat email ke Allnapi@yahoogroups.com
    tempat para pengurus ber malling list

    salam

  4. untuk bapak fathoni
    terima kasih atas perhatiannya, kami akan teruskan kemauan bapak pada pengurus NAPI atau bapak dapat email ke Allnapi@yahoogroups.com
    tempat para pengurus ber malling list

    salam

  5. aslamu alaikum! sy mahasiswa fakultas hukum UII Yogyakarta, sedang meneliti tentang “bagaiaman pertanggungjawaban negara terhadap Over Kapasitas yang terjadi di LP (tinjauan HAM dan Hukum pidana)” dan sy agak kesulitan untuk mencari data tentang
    – pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh Over Kapasitas
    – bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukanoleh negara, karena pada dasarnya negara adalah satu-satunya kekuasaan yang dapat memeidanakan seseorang, secara teori tidak ada delik yang dapat dikenakan kepada negara.
    – dan apabila terjadi pelanggaran terhadap napi dalam LP, bagaimana Napi melakukan suatu upaya hukum?
    sy mohon bantuannya…! terimakasih.

  6. Saya mau jadi pengurus di bandung. Saya pernah di hukum 8 bulan di LP Subang pada September 2004, dan dibebaskan bulan Mei 2005. Lumayanlah makan cadong dan tempe silet selama 8 bulan. Kalau mau banding, harus beli Rp. 3000,00 ke tamping dapur. terpaksa pake kapal selam…

    Btw, kasus saya dulu 170 KUH Pidana Jo. 55. Biasalah…., dikriminalisasikan oleh negara karena mendorong para petani untuk membabat ladang tebu milik PTP Rajawali Nusantara II, Cipunagara Subang. Boleh gabung, gak mas….? syaratnya apa aja? Kontak ke email, ya…? ditunggu, lho….

  7. saya sepakat dan ingin bergabung,
    dengan keahlian dan pengalaman :
    1. bisa bongkar pasang sepeda motor
    2. pernah mengajar computer (untuk word, excel dan power point)
    3. service computer
    4. bisa juga elektonika
    5. lulusan sarjana hukum
    bisa hubungi saya via e-mail ke chochoxs_ofrep@yahoo.com

  8. kalau mau ngebuka cabang di KAL BAR gimana ya caranya,,,,,,
    masalh na teman2 mantan napi disini pada perihatin atas perlakuan yg diberikan kepada para nara pidana,,,,,,,,,,,,,,,,

    sebelum dan sesudahnya saya ucapkan trima kasih

  9. Saya sangat berminat untuk bergabung/pengurus NAPI khusus di Kabupaten Majalengka Jawa Barat.
    Mohon syarat-syarat apa saja yang mesti di persiapkan. Trim’s


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: